Materi Kebijakan Publik

Hallo, Selamat Datang di Pendidikanmu.com, sebuah web tentang seputar pendidikan secara lengkap dan akurat. Saat ini admin pendidikanmu mau berbincang-bincang berhubungan dengan materi Kebijakan Publik? Admin pendidikanmu akan berbincang-bincang secara detail materi ini, antara lain: pengertian menurut para ahli, macam, ciri, proses dan tahapan.

Kebijakan-Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik adalah proses tindakan kebijakan pemerintah atau pemerintah yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Sementara itu, politik (politik), jika ditafsirkan secara terpisah atau secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani dari kata politik, yang berarti negara, kota. Sedangkan kata Latin politia berarti negara dan kata Inggris politie mengacu pada masalah yang berkaitan dengan masalah publik dan administrasi pemerintah.

Sedangkan arti kata “publik” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “publik”, yang berarti “umum”, “komunitas” atau “negara”. Jadi pemahaman publik adalah seperangkat orang yang memiliki pemikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang sama yang benar dan bersih berdasarkan nilai-nilai norma mereka.


Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Berikut dibawah ini terdapat beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli, antara lain:


1. Menurut W.N. Dunn

Menurut W.N. Dunn, kebijakan publik adalah daftar langkah-langkah yang terkait dengan opsi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah di berbagai bidang seperti pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pemberantasan kejahatan, dan pembangunan kota, antara lain.


2.Menurut Woll (1966)

Menurut Woll, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat, baik secara langsung atau melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.


3. Menurut Robert Eyestone

Menurut Robert Eyestone, ketertiban umum adalah hubungan antara entitas pemerintah dan lingkungan. Pernyataan ini dapat diklasifikasikan sebagai pemerintahan yang demokratis, di mana negara berinteraksi dengan warganya untuk mengatasi masalah publik.


4. Menurut G. Peters

Menurut G. Peters, kebijakan publik adalah kegiatan pemerintah yang paling penting, baik sendiri atau melalui lembaga lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.


5. Menurut Carl Friedrich

Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah tindakan yang diusulkan atau kebijakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mengatasi hambatan atau memanfaatkan peluang dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan atau sasaran untuk mencapai .


6. Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt (1973)

Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt, perumusan ketertiban umum adalah keputusan permanen yang ditandai dengan perilaku terus menerus dan berulang dari mereka yang membuat dan menerapkan kebijakan.


7. Menurut Robert Eyestone

Menurut Robert Eyestone, ketertiban umum adalah unit hubungan pemerintahan dengan lingkungan. Pernyataan ini dapat diklasifikasikan sebagai pemerintahan yang demokratis, di mana ada interaksi antara negara dan penduduk untuk mengatasi masalah publik.


8. Menurut Amara Raksasataya

Menurut Amara Raksasataya, kebijakan publik adalah kebijakan sebagai taktik dan strategi untuk mencapai suatu tujuan.


9. Menurut Arnold Rose

Menurut Arnold Rose, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang saling terkait.


10. Menurut Bill Jenkins

Menurut Bill Jenkins, kebijakan publik adalah keputusan yang bergantung pada kegiatan hubungan aktor politik untuk menentukan tujuan dan mencapai hasil, dengan mempertimbangkan situasi.


Macam-Macam Kebijakan Publik

Berikut dibawah ini terdapat beberapa macam-macam kebijakan publik, antara lain:


1. Kebijakan publik yang ditinjau dari pembuatnya..

  • Pusat: Kebijakan ini diambil oleh pemerintah atau lembaga negara di pusat untuk mengatur semua warga negara dan semua wilayah Indonesia.
  • Daerah: Kebijakan ini diadopsi oleh pemerintah atau lembaga regional untuk mengatur daerahnya masing-masing.

2. Ketertiban publik berdasarkan sifatnya

  • Distributive: Kebijakan ini distributif dalam berbagi dan mengalokasikan sumber daya material yang telah tersedia untuk masyarakat luas. Misalnya: kebijakan pemerintah memberikan kartu kesehatan orang miskin.
  • Ekstraktif: Ini berarti bahwa sumber material dari masyarakat luas diserap. Misalnya: Kebiajakn tentang kebiasaan tembakau.
  • Peraturan: Ini berarti bahwa arahan berisi sejumlah aturan dan kewajiban yang harus diikuti oleh warga atau penyelenggara untuk membuat urutan yang lancar. Misalnya: Kebijakan untuk mengatur UMR

Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Untuk mengetahui bahwa ini adalah kebijakan publik, Anda dapat merujuk pada karakteristik atau karakteristik kebijakan publik sebagai berikut:

  • Ketertiban Publik adalah arahan dalam tindakan seseorang, kelompok, atau pemerintah.
  • Ketertiban Publik dilakukan oleh seorang aktor
  • Ketertiban Publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah
  • Ketertiban Publik adalah bentuk pemerintahan yang konkrit dengan rakyatnya
  • Kebijakan Publik adalah seperangkat instruksi / mengatur misalnya hukum

Proses Perumusan Kebijakan Publik

Ketika merumuskan kebijakan publik yang disusun dalam urutan kronologis yang secara bertahap tergantung pada persiapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Pada tahap ini mencerminkan aktivitas yang berlanjut dari waktu ke waktu. Setiap level terhubung ke level selanjutnya. Rumusan ketertiban umum ini menyangkut beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut.

  • Tentang energi dan lingkungan
  • Ilmu pengetahuan dan teknologi
  • Kesehatan
  • Kepedulian sosial
  • Peluang Kerja
  • Komunikasi
  • Masalah internasional
  • Masalah perkotaan
  • Pendidikan
  • Pengembangan
  • Transportasi

Untuk mengatasi masalah ini dalam kehidupan masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi aktif masyarakat atau anggota masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Dalam hal ini, komunitas itu sendiri tahu bahwa suatu masalah telah terjadi. Membuat kebijakan publik adalah proses membuat keputusan pengambilan keputusan atau menetapkan kebijakan dengan memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia untuk memecahkan masalah.

Jika masyarakat tidak terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan publik, kebijakan itu yang diinginkan masyarakat.


Tujuan Kebijakan Publik

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditentukan oleh pemerintah harus memenuhi tujuan. Tujuan utama dalam pembuatan kebijakan adalah:

  • Mewujudkan keteraturan dalam masyarakat
  • Untuk melindungi hak-hak komunitas
  • Mewujudkan kedamaian dan kedamaian dalam masyarakat
  • Untuk mewujudkan kebaikan bersama

Tahap–Tahap Kebijakan Publik

Menurut William Dunn, yang dikutip oleh Budi Winarno, fase ketertiban umum adalah sebagai berikut:


1. Tahap pengembangan agenda

Pejabat yang terpilih dan ditunjuk menempatkan masalah dalam agenda publik. Masalah sebelum memasuki ketertiban umum akan bersaing terlebih dahulu, dan akhirnya beberapa masalah akan dimasukkan dalam agenda politik pembuat kebijakan. Pada tahap ini, masalah mungkin tidak disentuh sama sekali sementara masalah lain sedang dibahas atau mungkin ada masalah karena alasan tertentu tertunda untuk waktu yang lama


2. Tahap perumusan kebijakan

Isu-isu yang sudah ada dalam agenda politik kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalahnya ditafsirkan untuk terus mencari solusi terbaik. Dalam memecahkan masalah dicari oleh asal dan berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.


3. Tahap adopsi kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang disajikan oleh pembuat kebijakan kemudian pada akhirnya, salah satu alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga, atau keputusan pengadilan.


4. Tahap implementasi kebijakan

Program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit jika program tersebut tidak dilaksanakan. Ini dilakukan oleh lembaga administratif atau pemerintah di tingkat terendah.

Pedoman yang diadopsi dikelola oleh unit administrasi yang memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia. Dalam fase implementasi ini, beberapa kepentingan akan saling bersaing.


5. Tahap evaluasi kebijakan

Fase ini mengevaluasi atau menilai kebijakan yang diterapkan untuk menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mencapai dampak yang diinginkan, yaitu, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan kriteria atau kriteria mana yang membentuk dasar untuk penilaian apakah tindakan publik yang dilaksanakan telah mencapai efek atau tujuan yang diinginkan atau tidak.


Demikian Pembahasan Tentang Kebijakan Publik: Pengertian Menurut Para Ahli, Macam, Ciri, Proses dan Tahapan dari Pendidikanmu
Semoga Bermanfaat Bagi Para Pembaca :)

Berita Artikel Lainnya:

/* */