Materi Mahkamah Agung

Hallo, Selamat Datang di Pendidikanmu.com, sebuah web tentang seputar pendidikan secara lengkap dan akurat. Saat ini admin pendidikanmu mau berbincang-bincang berhubungan dengan materi Mahkamah Agung? Admin pendidikanmu akan berbincang-bincang secara detail materi ini, antara lain:

Struktur-Mahkamah-Agung

Pengertian Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah suatu lembaga tinggi negara dalam sistem keatanegaraan Indonesa yang adalah pemegang dominasi kehakiman bersama-sama dengan mahkamah konstitusi.

Mahkamah agung ini pun membawahi badan peradilan dalam suatu lingkungan peradilan umum, lingkungan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.


Pengertian Mahkamah Agung (MA) Menurut Para Ahli

Berikut ini terdapat beberapa pengertian mahkamah agung berdasarkan keterangan dari para ahli, terdiri atas:


1. Wikipedia

Mahkamah agung merupakan sebuah pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari tidak sedikit daerah hukum.


2. Undang-Undang Dasar 1945

Mahkamah agung yaitu sebuah lembaga yang menjalankan dominasi kehakiman di Indonesia bareng dengan mahkamah konstitusi.


3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Mahkamah agung yakni di antara pengadilan negara tertinggi dari seluruh lingkungan peradilan, di mana ketika menjalankan tugasnya, lembaga ini terlepas dari pengaruh pemerintah dan lembaga lain.


Sejarah Terbentuknya Mahkamah Agung (MA)

Terbentuknya lembaga Mahkamah Agung di Indoneisa sehubungan erat dengan masa penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang.

Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat suatu lembaga peradilan mempunyai nama Hooggreechtshof yang disusun sebagai pengadilan tertinggi yang berkedudukan di ibukota.

Pengadilan ini memiliki wewenang untuk memantau jalannya peradilan di Indonesia. Tak melulu itu saja, lembaga ini pun mengawasi perilaku hakim dalam memutuskan dan menyerahkan sanksi untuk para tersangka.

Pada ketika itu, Undang-Undang diterapkan menurut golongan. Masyarakat dipisahkan menjadi kelompok Belanda, Eropa, dan warga pribumi.

Sistem hukum yang dipakai untuk menata hak kuasa tanah ialah sistem hukum Belanda yang sifatnya diskriminatif.

Pada masa penjajahan Jepang, pengadilan tertinggi yang sudah disusun Belanda akan merasakan pergantian nama menjadi Kekooto Hooin. Tak melulu dengan mengolah nama saja, namun kewenangan yang dapat dipunyai lembaga ini juga diolah pada tahun 1944.

Setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah berlaku. Namun pada ketika itu, belum terdapat lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia. Akhirnya dibentuklah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Jakarta.

Kekuasaannya ditata dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 mengenai suatu dominasi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Undang-Undang ini lantas dapat juga dimodernisasi pada tahun berikutnya sampai ditetapkanlah MA sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia.

Sampai sekarang, Mahkamah Agung terus memaksimalkan fungsi, tugas, dan wewenangnya yang dijalankan cocok aturan perundang-undangan.


Tugas Mahkamah Agung (MA)

  • Memeriksa dan menyimpulkan permohonan kasasi. Dalam tingkat ini mahkamah agung menyimpulkan permohonan kasasi pada tingkat akhir dari seluruh lingkungan peradilan.
  • Memeriksa dan menyimpulkan permohonan mengenai kewenangan mengadili. Pada tingkat ini Mahkamah agung pun mempunyai kewenangan guna dapat menguji ketentuan perundang-undangan secara materil dan pun dapat mengaku sah atau tidak sahnya ketentuan perundang-undangan tersebut.
  • Memeriksa dan menyimpulkan sebuah permohonan peninjauan pulang putusan pengadilan yang telah mendapat suatu kekuatan hukum yang tetap. Pada tingkat ini pun makhkamah agung memantau penyelenggaraan peradilan dalam suatu lingkungan kehakiman dengan teknik tidak mengurangi kemerdekaan hakim dalam hal mengecek dan menyimpulkan suatu perkara.
  • Mahkamah Agung ini bertugas guna dapat menyerahkan nasehat hukum untuk presiden selaku kepala Negara dalam rangka menyerahkan dan pun menolak grasi.
  • Mahkamah agung menyerahkan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum.

Fungsi Mahkamah Agung (MA)


1. Fungsi Peradilan

  • Sebagai lembaga pengadilan tertinggi dio negara Indonesia.
  • Sebagai pemeriksa sengketa dan mempunyai wewenang guna mengadili.
  • Sebagai penguji Undang-Undang secara materiil.
  • Sebagai pemeriksa peninjauan keputusan pengadilan.

2. Fungsi Pengawasan

  • Sebagai pengawas tingkah laku pejabat yang memiliki dominasi peradilan.
  • Sebagai pengawas lingkungan peradilan.

3. Fungsi Mengatur

  • Mengatur kelancaran penyelenggaraan peradilan.
  • Membuat ketentuan acara sendiri guna melengkapi apa yang telah ditata dalam undang-undang.

4. Fungsi Nasehat

  • Sebagai penasehat dan pemberi pertimbangan di lingkungan hukum.
  • Sebagai penasehat hukum presiden.

5. Fungsi Administratif

  • Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan juga keuangan sampai pada ketika ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun pada menurut keterangan dari Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 telah dapat dipindahkan dibawah dominasi Mahkamah Agung.
  • Mahkamah Agung berwenang guna dapat menata tugas serta tanggung jawab, rangkaian organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 mengenai Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang sekian banyak Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Wewenang Mahkamah Agung (MA)

  • Memeriksa dan menyimpulkan permohonan kasasi terhadap keputusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari seluruh lingkungan peradilan.
  • Memeriksa dan memberi keputusan mengenai sengketa kewenangan mengadili.
  • Memeriksa dan memberi keputusan mengenai permohonan peninjauan pulang keputusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap.
  • Menguji secara materiil ketentuan perundang-undangan yang terdapat di bawah undang-undang.
  • Meminta penjelasan tentang hal-hal yang sehubungan dengan teknis peradilan dari seluruh lingkungan peradilan.
  • Memberi suatu petunjuk, teguran, atau peringatan bila dirasakan perlu untuk pengadilan di seluruh lingkungan peradilan, dengan tak bakal mengurangi kemerdekaan hakim dalam urusan dengan mengecek dan menyimpulkan perkara.
  • Memeriksa dan memberi keputusan terhadap permohonan peninjauan berpulang kepada tingkat kesatu dan tingkat terakhir atas keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kekuasaan Mahkamah Agung (MA)

  • Kekuasaan guna dapat mengatur.
  • Kekuasaan mengadakan suatu administrasi peradilan.
  • Kekuasaan mengeksekusi suatu putusan.
  • Kekuasaan untuk dapat menguji ketentuan perundang-undangan.
  • Kekuasaan guna dapat memberi nasehat atau pertimbangan hukum untuk lembaga tinggi negara yang lain.
  • Kekuasaanuntuk dapat menjaga konstitusi.

Struktur Susunan Mahkamah Agung (MA)


1. Pimpinan

Pimpinan Mahkamah Agung yang terdiri dari ketua, dua (2) wakil ketua, dan sejumlah kepala muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri dari wakil ketua dan wakil ketua bidang yudisial bidang nonyudisial.

Wakil ketua yang memantau kepala sipil sektor peradilan, kepala muda pemuda kriminal, kepala muda agama, dan ketua muda dari administrasi negara.

Sedangkan wakil ketua yang bertanggung jawab atas bidang nonyudisial ketua muda dan kepala pemuda pembinaan pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim, dan diusung oleh Presiden.


2. Hakim Anggota

Hakim Mahkamah Agung ialah Hakim Agung. Di Mahkamah Agung terdapat maksimum 60 orang. Hakim bisa berasal dari sistem karier atau non-karir sistem.

Nominasi yang diusulkan oleh Komisi Yudisial DPR, untuk diamini dan diputuskan sebagai hakim agung oleh Presiden. Hakim Agung Melewati tugas dan memutuskan permasalahan ini di tingkat Kasasi.


3. Kepaniteraan

Panitera Mahkamah Agung memiliki tugas mengemban pemberian sokongan teknis di bidang administrasi dan keadilan dari Dewan Tertinggi Hakim di cek, mengadili, dan memutus kasus, serta solusi administrasi untuk mengemban keputusan Mahkamah Agung.


4. Sekretariat

Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris dan ditolong oleh 6 unit eselon satu yakni inilah ini :

  • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
  • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
  • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
  • Badan Pengawasan
  • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
  • Badan Urusan Administrasi

5. Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding yang sedang di bawah Mahkamah Agung yaitu terdiri atas :

  • Pengadilan Tinggi
  • Pengadilan Tinggi Agama
  • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
  • Pengadilan Militer Utama
  • Pengadilan Militer Tinggi

6. Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat kesatu yang sedang di bawah Mahkamah Agung yakni terdiri dari :

  • Pengadilan Negeri
  • Pengadilan Agama
  • Pengadilan Tata Usaha Negara
  • Pengadilan Militer

7. Keadaan Perkara

Kewenangan Mahkamah Agung menurut undang-undang yang berlaku yaitu mencakup :

  • Kewenangan untuk mengecek dan menyimpulkan banding, sengketa mengenai kewenangan hakim, dan permintaan peninjauan pulang keputusan yang mempunyai mengikat.
  • Menguji otoritas hukum dan ketentuan di bawah UU terhadap UUD.
  • Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.

Demikian Pembahasan Tentang 5 Tugas Mahkamah Agung: Pengertian Menurut Para Ahli, Sejarah, Fungsi, Wewenang, Kekuasaan dan Struktur dari Pendidikanmu

Semoga Bermanfaat Bagi Para Pembaca :)

Berita Artikel Lainnya:

/* */