Materi PILKADA

Hallo, Selamat Datang di Pendidikanmu.com, sebuah web tentang seputar pendidikan secara lengkap dan akurat. Saat ini admin pendidikanmu mau berbincang-bincang berhubungan dengan materi PILKADA? Admin pendidikanmu akan berbincang-bincang secara detail materi ini, antara lain: pengertian, dasar, sejarah, syarat, tahapan.

Pilkada

Pengertian Pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa dinamakan dengan Pilkada atau Pemilukada ialah Pemilihan Umum guna memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau campuran parpol dan perseorangan.

Pilkada adalah sebuah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh semua penduduk wilayah administratif setempat yang telah mengisi persyaratan.

Di Indonesia, ketika ini pemilihan kepala wilayah dapat dilaksanakan secara langsung oleh penduduk wilayah administratif setempat yang sudah mengisi syarat.

Pemilihan kepala wilayah juga dapat dilaksanakan satu paket bareng dengan wakil kepala daerah. Kepala wilayah dan wakil kepala wilayah yang dimaksud merangkum sebagai inilah :

  • Gubernur dan wakil gubernur guna provinsi.
  • Bupati dan wakil bupati guna kabupaten.
  • Wali kota dan wakil wali kota guna kota.

Dasar Hukum PILKADA

Di samping itu, pilkada pun dapat ditafsirkan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati atau Walikota yang adalahsarana pengamalan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten atau Kota guna memilih Gubernur dan Bupati atau Walikota menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  • Undang-Undang yang menata tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA ialah sebagai berikut.
  • Undang-undang (UU) Nomor: 32 mengenai Pemerintah Daerah.
  • Undang-undang (UU) Nomor: 32 mengenai Penjelasan Pemerintahan Daerah.
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 mengenai Perubahan atas Peraturam Pemerintah nomor 6 tahun 2005tentang pemilihan, pengabsahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala wilayah dan wakil kepala daerah.
  • PP Pengganti UU Nomor: 3 mengenai PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Peserta pilkada ialah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau campuran partai politik, urusan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Ketentuan ini lantas sudah diolah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengaku bahwa semua peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sebanyak orang.

Undang-undang ini menindaklanjuti suatu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal mencantol para peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.


Sejarah PILKADA

Sejarah Sebelum tahun 2005, kepala wilayah dan wakil kepala wilayah ini dipilih oleh semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejak sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, kepala wilayah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melewati Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau dapat disingkat sebagai Pilkada.

Pilkada ini kesatu kali diadakan pada bulan Juni 2005. Sejak telah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sampai-sampai secara resmi mempunyai nama sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan kepala wilayah kesatu yang diadakan ini menurut undang-undang ini yaitu Pilkada DKI Jakarta 2007 .

Pada tahun 2011, keluar undang-undang baru tentang sebuah penyelenggaran pemilihan umum yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Di dalam undang-undang ini, istilah yang sudah dipakai yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.


Pengertian PILKADA Menurut Para Ahli

Berikut ini terdapat beberapa pengertian PILKADA menurut para ahli, terdiri atas:


1. Menurut Suryo Untoro

Pilkada yaitu sebuah pemilihan yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Terutama rakyat yang sudah mempunyai hak pilihnya. Hak ini dipakai untuk memilih wakil-wakilnya di MPR, DPR, dan DPRD.


2. Menurut Harris G. Warren dkk

Pilkada yakni peluang rakyat memilih pempimpin mereka. Serta memutuskan, apa yang hendak pemerintah kerjakan untuk mereka. Keputusan rakyat ini pun menilai hak yang mereka miliki dan hendak mereka jaga.


3. Menurut Ramlan

Pilkada merupakan sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan untuk orang atau partai yang dipercayai.


4. Menurut Ali Moertopo

Pilkada yakni uatu Lembaga Demokrasi yang digunakan untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat. Seperti memilih anggota MPR, DPR, maupun DPRD yang bakal bertugas bersama-sama dengan pemerintah serta memutuskan politik dan jalannya pemerintahan negara.


Syarat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

  • Bertakwa untuk Tuhan Yang Maha Esa.
  • Setia untuk Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita
  • Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Berpendidikan sangat rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
  • Telah mengekor uji publik.
  • Berusia sangat rendah 30 (tiga puluh) tahun guna calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun guna calon bupati dan calon walikota.
  • Mampu secara fisik dan rohani menurut hasil pengecekan kesehatan lengkap dari kesebelasan dokter.
  • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebab melakukan tindak pidana yang ditakut-takuti dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun.
  • Tidak sedang ditarik keluar hak pilihnya menurut putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
  • Tidak pernah mengerjakan perbuatan tercela.
  • Menyerahkan susunan kekayaan pribadi.
  • Tidak sedang mempunyai tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan finansial negara.
  • Tidak sedang ditetapkan pailit menurut putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai laporan pajak pribadi.
  • Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan/atau walikota sekitar 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
  • Berhenti dari jabatannya untuk gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di wilayah lain.
  • Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota.
  • Tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana.
  • Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota untuk Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD untuk anggota DPR, DPD, atau DPRD.
  • Mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan PNS semenjak mendaftarkan diri sebagai calon.
  • Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
  • Tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur, bupati, dan walikota.

Manfaat Pilkada

  • Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukan demokrasi terletak di tangan rakyat.
  • Sehingga rakyat bisa menilai wakil rakyat yang akan menata jalannya pemerintahan.
  • Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk menyusun perwakilan politik. Sehingga rakyat bisa memilih wakil yang dapat dipercaya. Serta dapat mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu bakal semakin baik pun kualitas semua wakil rakyatnya.
  • Pilkada dijadikan sebagai sarana guna mengerjakan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diselenggarakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif bisa memperoleh keyakinan rakyat guna memimpin kembali. Atau sebaliknya, bilamana rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan selesai dan diganti.
  • Pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam mendapat legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara ialah mandat yang diserahkan rakyat untuk pemimpin yang diandalkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih bakal mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat.
  • Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat dapat secara langsung menetapkan kepandaian publik melewati dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih mesti menerapkan janji-janjinya.

Asas PILKADA

  • Langsung : Rakyat yang berperan sebagai pemilih memiliki hak yakni menyerahkan suaranya secara langsung cocok dengan hati serta tidak menggunakan perantara.
  • Umum : Asas umum menciptakan semua penduduk berhak mengekor pemilu. Warga yang berhak mengekor pemilu mesti sudah mengisi perdyaratan cocok dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilu, tidak terdapat diskriminasi laksana suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, kedudukan sosial dan lain-lain.
  • Bebas : Rakyat bebas dalam menilai pilihannya. Tidak terdapat paksaan dari siapapun, masing-masing warga negara akan dipastikan keamanannya.
  • Rahasia : Suara dari pemilih akan dipastikan kerahasiannya.
  • Jujur : Dalam penyelenggaraan pemilu, Baik pelaksana pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu pemilu dilakukan secara jujur cocok dengan ketentuan perundang-undang.
  • Adil : Setiap pemilu dan orang yang di pilih mendapatkan perlengkapan yang sama dan tentu terbebas dari kecurangan pihak manapun.

Tahapan Pemilihan Kepada Daerah

Berikut ini terdapat beberapa tahapan pemilihan kepada daerah, terdiri atas:


1. Tahap Persiapan

Pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dilafalkan tahap persiapan terbagi menjadi lima pelaksanaan, yaitu:

  • Pemberitahuan DPRD untuk Kepala Daerah tentang berakhirnya masa jabatan.
  • Pemberitahuan DPRD untuk KPUD tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
  • Perencanaan penyelenggaraan, mencakup penetapan tata teknik dan jadwal langkah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
  • Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
  • Pembentukan dan pencatatan pemantau.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, etape pelaksanaan terdiri dari enam kegiatan, yang setiap adalahrangkaian yang saling bersangkutan, yaitu:

  • Penetapan susunan pemilih.
  • Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
  • Kampanye.
  • Pemungutan suara.
  • Perhitungan suara.
  • Penetapan pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah terpilih.
  • Pengesahan dan pelantikan.

Makna Pilkada

Berikut ini terdapat beberapa makna pilkada, terdiri atas:


1. Perspektif Tujuan

Pilkada ditujukan sebagai pemindahan konflik. Pemindahan dari masyarakat untuk perwakilan politik bareng tujuan menanggung integrasi masyarakat.


2. Perspektif Tingkat Perkembangan Negara

Pilkada diadakan sebagai perangkat untuk memperbaiki rezim yang berkuasa.


3. Perspektif Demokrasi Liberal

Pilkada adalah upaya menegaskan serta melibatkan pribadi dalam tiap tiap sistem politik.


Tujuan Pilkada

Tujuan pilkada yaitu guna pilih wakil rakyat dan wakil lokasi untuk menyusun pemerintahan yang demokratis.

Di samping itu, pilkada tergolong mempunyai tujuan untuk dominan dan mendapat sumbangan rakyat faedah mewujudkan destinasi nasional yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945.


Parameter Demokrasi Pilkada

Suatu parameter untuk meneliti terwujudnya sebuah demokrasi bilamana :

  • Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur
  • Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan
  • Mekanisme rekrutmen dilaksanakan secara terbuka
  • Akuntabilitas publik.

Demikian Pembahasan Tentang Manfaat Pilkada: Pengertian, Dasar, Sejarah, Syarat, Asas, Tahapan, Makna, Tujuan dan Parameter dari Pendidikanmu
Semoga Bermanfaat Bagi Para Pembaca :)

Baca Artikel Lainnya:

/* */